Fisheries Inspector : Melegalkan Kapal Cantrang Jawa Tengah

Maraknya kasus Ilegal Fishing di Laut Natuna Utara menjadi perhatian serius Pemerintah Indonesia, perairan Laut Natuna Utara yang secara administrasi masuk wilayah Kabupaten Natuna – Provinsi Kepulauan Riau, menjadi gerbang terluar Indonesia di bagian barat dan pintu masuk kapal-kapal ikan asing yang secara yuridis dilarang masuk ke Indonesia. Perairan ini menjadi incaran dan lahan subur bagi kapal pelaku Ilegal Fishing dari Vietnam, Tiongkok (RRC) dan Malaysia karena potensi sumberdaya perikanan yang besar, lokasinya dekat dengan ketiga negara tersebut dan sedikit jumlah kapal nelayan Natuna yang melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan memanfaatkan sumberdaya perikanan,  kapal nelayan Natuna dengan kapasitas dibawah 60 GT tidak dapat menjangkau luas dan dalamnya fishing ground Laut Natuna Utara, di perlukan kapal berkapasitas besar diatas 100 GT untuk dapat mengisi kekurangan armada kapal penangkap ikan di Laut Natuna Utara yang koutanya diperkirakan sebanyak 540 unit kapal,    atas pertimbangan dan usulan dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan maka Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil kebijakan kapal Cantrang Jawa Tengah untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Zona Economi Exlusife (ZEE)  Laut Natuna Utara yang masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ( WPPRI – 711 ), dengan mengirim 120 unit kapal Cantrang Jawa Tengah ke Laut Natuna Utara secara bertahap, kapasitas kapal berukuran  60 GT sampai 200 GT, disamping memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan juga untuk menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia.   Kebijakan ini muncul setelah  berbagai macam pertimbangan dan kajian sehingga terbit Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan No.717/Men-KP/XI/2019 tentang Kajian Terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan yang mengizinkan 8 (delapan) jenis alat tangkap untuk dapat dioperasikan termasuk Cantrang yang lebih dari tiga tahun terkendala dengan Permen – KP. No. 02 / 2015 dan Permen-KP No. 71 / 2016.

Laut Natuna Utara menjadi daerah penangkapan ikan ( Fishing Ground ) alternative dan solusi bagi kapal Cantrang Jawa Tengah yang selama ini terkonsentrasi penangkapan ikan di Laut Jawa, mengingat potensi sumberdaya perikanan yang besar mencapai 767 ribu ton dengan komoditas andalan Cumi cumi yang mencapai 23.499 ton / tahun, Rajungan 9.711 ton / tahun, Udang Panaeid 62.342 ton / tahun dan Ikan Damersal 131.070 ton / tahun  (Kepmen-KP No. 50/ 2017), ekspansi kapal Cantrang ke Laut Natuna Utara akan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya ikan yang ada, khususnya cumi – cumi dan  ikan demersal yang menjadi tangkapan utama kapal Cantrang sekaligus mengurangi beban ekploitasi sumberdaya ikan di Laut Jawa karena potensi dan fishing ground Laut Jawa (WPP-RI 712)  sudah mengalami Fully Exploited (Penangkapan Penuh), mengalami eksploitasi yang tinggi, baik dari usaha perikanan, pertambangan maupun industri non perikanan. Jumlah armada kapal penangkap ikan mengalami peningkatan sementara stok sumberdaya ikan stagnan bahkan mengalami penurunan. Tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya ikan, khususnya jenis ikan Damersal sudah mencapai 0.83 persen sehingga masuk kategori penangkapan penuh,  hal ini mendasari kebijakan pemberlakuan pelarangan berbagai alat tangkap terlarang untuk beroperasi  di Laut Jawa.

Tetapi kehadiran kapal Cantrang di Laut Natuna Utara menjadi permasalahan dan dilema bagi kapal nelayan Natuna,  karena disamping ukuran kapal Cantrang yang besar di atas 100 GT juga legalitas perizinan dan jenis alat tangkap yang digunakan, karena besarnya ukuran kapal akan mempengaruhi besarnya alat tangkap yang digunakan,  waktu pengoperasian, hasil tangkapan ikan, kapasitas palka penyimpan ikan dan mesin penggerak kapal dan  akan berdampak terhadap hasil tangkapan ikan kapal nelayan Natuna itu sendiri yang ukuran kapalnya relatif jauh lebih kecil, dalam hal dokumen perizinan kapal Cantrang yang beroperasi di Laut Natuna Utara tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), hanya membawa Surat Keterangan Melaut (SKM) yang dikeluarkan oleh Syahbandar Perikanan dan Pengawas Perikanan,  karena KKP tidak menerbitkan SIPI untuk kapal Cantrang,   cara kerja dan penggunaan alat tangkap Cantrang yang masih menyisakan masalah terhadap kelangsungan biota laut karena banyaknya ikan kecil non ekonomis yang tertangkap, hal ini akan memunculkan gejolak sosial dengan nelayan lokal di Natuna kalau tidak diantisipasi dengan arif dan bijaksana antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemda Provinsi Kep. Riau, Pemda Provinsi Jawa Tengah dan para pelaku usaha perikanan yang terkait. 

  1. Fishing Ground Kapal Cantrang

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor : 50 /Kepmen-KP/ 2017 tentang Estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di WPP-RI menyebutkan bahwa Potensi sumberdaya ikan Laut Jawa (WPP-RI 712) untuk jenis ikan Damersal sebanyak 320,4 ton, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan 246,3 ton dan tingkat pemanfaatan sudah mencapai 0.83 persen, ini mengindikasikan  bahwa Laut Jawa sudah mengalami penangkapan penuh, khususnya ikan Damersal yang menjadi tangkapan utama kapal Cantrang,  sedangkan potensi di Laut Natuna, Selat Karimata  dan Laut China Selatan (WPP RI-711), menyebutkan bahwa potensi ikan Damersal 131.070 ton, jumlah tangkapan yang diperbolehkan 104.856 ton dengan tingkat pemanfaatannya baru 0.61 persen, relative lebih rendah dibandingkan dengan Laut Jawa sehingga memungkinkan kapal Cantrang untuk mengoptimalkan pemanfaatkan potensi sumberdaya ikan yang ada di Laut Natuna Utara,      karena armada kapal penangkap ikan di Jawa Tengah mengalami peningkatan sedangkan sumberdaya ikan terbatas,  jumlah kapal di Jawa Tengah ada kl. 24.700 unit kapal dengan berbagi ukuran dan berbagai jenis alat tangkap, sedangkan yang menggunakan alat tangkap Cantrang kl. 1223 unit dengan ukuran kapal diatas 30 GT berjumlah kl. 600 unit (DKP Jateng-2018),  luas Laut Jawa hanya 15 persen dari seluruh luas Laut di Indonesia, sedangkan jumlah nelayan penangkap ikan di Pulau Jawa ada 35 persen dibanding jumlah seluruh nelayan yang  ada di Indonesia. (Ditjen Tangkap  KKP -2015).

Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan fishing ground kapal Cantrang dengan berbagai kelompok, sesuai dengan surat No. B.6064/DJPT/PI.140/S2/III/2020 tanggal 30 April 2020 tentang hal Petunjuk Penerbitan Surat Keterangan Melaut (SKM) 2020 bahwa  daerah penaangkapan ikan ( Fishing Ground ) untuk kapal Cantrang adalah :

  1. Jalur III Pantai Utara Jawa (Sebagian WPPRI-712) untuk kapal ukuran 30 – 60 GT.
  2. WPPRI – 711 dan ZEEI WPPRI – 711 untuk kapal ukuran 60 – 100 GT.
  3. ZEEI WPPRI-711  untuk kapal ukuran > 100 GT.

Tabel Jalur Penangkapan

 

No.

 

Jalur Penangkapan Batasan Wilayah
1. Jalur  I A Mulai dari garis pantai sampai 2 mil dihitung dari     permukaan air laut pada saat surut  terendah
Jalur  I B Mulai 2 mil sampai 4 mil
2. Jalur  II Perairan diluar Jalur I sampai 12 mil dihitung dari     permukaan air laut pada saat surut  terendah
3. Jalur  III Perairan ZEEI dan diluar Jalur II dihitung dari     permukaan air laut pada saat surut  terendah

Sumber : Permen-KP No.71/2016.

Jalur Penangkapan III Pantai Utara Jawa (Sebagian WPPRI-712) untuk kapal Cantrang ukuran 30 – 60 GT masih menjadi masalah dan ketegangan antar nelayan, karena di perairan Laut Utara Jawa ratusan kapal dengan berbagai alat tangkap, khususnya Jaring Cumi, Cash Net dan Bouke Ame yang legal dengan mengantongi dokumen perizinan SIUP dan SIPI jelas terdampak hasil tangkapan ikan dengan beroperasinya kapal Cantrang yang belum ber SIPI, belum lagi ribuan kapal Cantrang ukuran  dibawah 30 GT yang sudah ada SIUP dan SIPI dari BPMD – PTSP Provinsi Jawa Tengah berebut ikan demersal dan cumi cumi di Laut Jawa, maka untuk mengurangi ketegangan dan kecemburuan sosial antar nelayan akan lebih bijak jika KKP mengalokasikan daerah penangkapan ikan kapal Cantrang ukuran di atas 30 GT ber fishing ground di WPPRI-711 dan ZEEI WPPRI- 711 yakni Laut Natuna, Selat Karimata dan Laut China Selatan.

  1. Melegalkan Kapal Cantrang

Dasar kebijakan diperbolehkan kapal Cantrang Jawa Tengah beroperasi setelah keluar Permen-KP No. 2 /2015 dan Permen –KP No. 71 / 2016  adalah arahan Bapak Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Januari 2018 di Istana Negara dan surat Menteri Kelautan dan Perikanan nomor :  B-91/MEN-KP/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 perihal Pemberian Diskresi Perpanjangan Masa Peralihan Alat Penangkap Ikan (API) yang dilarang  kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, kemudian tindak lanjut Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan No.717/Men-KP/XI/2019 tentang Kajian Terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan yang akan merevisi peraturan menteri tentang usaha penangkapan ikan dan produktifitas kapal penangkap ikan dengan mengizinkan beroperasi 8 (delapan) jenis alat tangkap,  antara lain, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, pukat cincin pelagis besar dengan dua kapal, payang, cantrang, pukat hela dasar udang (shrimp trawl), pancing berjoran, pancing cumi mekanis (squid jigging),  dan huhate mekanis.

Untuk memberikan kepastian dan ketenangan pelaku usaha perikanan, khususnya pemilik kapal Cantrang Jawa Tengah maka Kementeran Kelautan dan Perikanan harus secepatnya melegalkan dengan menerbitkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) kapal Cantrang, sehingga saat beroperasi di Laut Natuna Utara legal karena mengantongi SIPI, karena jelas tercantum dalam Undang Undang No. 45 / 2009 pasal 27 ayat (1) “ Setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia  yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan / atau laut lepas wajib memiliki SIPI.”,  saat ini kapal Cantrang Jawa Tengah yang beroperasi di Laut Natuna Utara hanya membawa Surat Keterangan Melaut (SKM) berdasarkan Surat Pernyataan Melaut (SPM) yang ditandatangani oleh nahkoda kapal, hal ini sesuai surat KKP No. B.6064/DJPT/PI.140/S2/III/2020 tanggal 30 April 2020 tentang hal Petunjuk Penerbitan Surat Keterangan Melaut (SKM) yang masih mengacu pada surat Sekretaris Jenderal KKP No.113/SJ/II/2018 tanggal 7 Februari 2018,  diantara isi SPM adalah Nahkoda kapal Cantrang tersebut akan mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) dan akan melakukan penangkapan ikan di Fishing Ground sesuai yang ditentukan, namun Direktorat Pemantuan  dan Operasi Armada – KKP kesulitan mentracking dan memantau pergerakan kapal Cantrang sesuai fishing ground masing-masing karena belum ada SIPI dan transmitter ada yang tidak aktif, Pengawas Perikanan juga kesulitan mengawasi kapal Cantrang karena tidak adanya SIPI dan instrument pengendali pengawasan berupa Surat Laik Operasi (SLO) yang tidak boleh diterbitkan.

Tujuan kebijakan KKP mengisi Laut Natuna Utara dengan kapal Cantrang Jawa Tengah untuk menghalau kapal ilegal fishing dari luar negeri akan bermanfaat secara maksimal dan tepat sasaran,  jangan sampai kehadiran kapal Cantrang Jawa Tengah menambah daftar kapal ilegal fishing yang memanfaatkan sumberdaya perikanan di Laut Natuna Utara

 

Melegalkan Kapal Cantrang Jawa Tengah

Di Laut Natuna

 

Oleh :

M u l y a

Pengawas Perikanan, Stasiun PSDKP Cilacap

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.